Skip to main content

BRTV

Ikan Nila Hitam Mengancam Thailand, Mengapa Sulit Diberantas?

Ilustrasi ikan nila dagu hitam. Foto: Pexels

Seekor ikan kecil tengah menjadi persoalan besar di Thailand. Namanya blackchin tilapia atau ikan nila dagu hitam, spesies invasif asal Afrika yang kini menyebar ke sejumlah wilayah perairan di Negeri Gajah Putih.

Keberadaan ikan ini bukan hanya membuat ekosistem perairan setempat terganggu. Nelayan dan pembudidaya ikan juga ikut merasakan dampaknya karena kemunculan spesies invasif tersebut dapat mengganggu hasil tangkapan dan usaha budidaya.

Persoalannya bahkan sudah masuk ke ranah hukum. Pengadilan Thailand meminta pemerintah mempercepat langkah untuk mengendalikan dan menghilangkan blackchin tilapia dari perairan.

Sudah Menyebar ke 21 Provinsi

Penyebaran ikan nila dagu hitam menjadi semakin mengkhawatirkan karena wilayah terdampaknya terus bertambah.

Pada pertengahan September 2026, keberadaan ikan tersebut telah dilaporkan di 21 provinsi Thailand. Pemerintah pun mempertimbangkan tambahan anggaran sekitar 350 juta baht untuk memperkuat upaya pengendalian populasinya.

Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Samut Songkhram, provinsi yang berada di pesisir Teluk Thailand.

Di wilayah tersebut, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perikanan merasakan langsung dampak keberadaan ikan invasif tersebut.

Nelayan Mengalami Kerugian

Masalah blackchin tilapia bukan hanya tentang keberadaan spesies asing di perairan. Bagi nelayan dan pembudidaya, penyebaran ikan tersebut berkaitan langsung dengan penghasilan mereka.

Pada 2024, sejumlah nelayan dan pembudidaya ikan di Samut Songkhram bahkan mengajukan gugatan kelompok. Mereka mengaku mengalami kerugian akibat penyebaran ikan invasif tersebut dan menuntut kompensasi senilai 2,4 miliar baht.

Gugatan itu kemudian diterima sebagai class action oleh Pengadilan Sipil Bangkok Selatan pada Maret 2025.

Perkara tersebut juga menyeret Charoen Pokphand Foods (CPF). Para penggugat menduga perusahaan tersebut berkaitan dengan masuknya blackchin tilapia ke Thailand untuk kepentingan penelitian.

Namun, penting dicatat, penerimaan gugatan sebagai class action bukan berarti CPF telah dinyatakan bersalah. Proses hukum masih berjalan untuk menentukan persoalan tersebut.

Pemerintah Thailand Diminta Bergerak Lebih Cepat

Tekanan juga datang dari jalur hukum terhadap pemerintah Thailand.

Pada awal September 2026, Pengadilan Administratif Pusat Thailand memerintahkan Departemen Perikanan dan direktur jenderalnya untuk melanjutkan upaya mengendalikan blackchin tilapia.

Pengadilan juga meminta Menteri Dalam Negeri mendorong penetapan Samut Songkhram sebagai kawasan bencana akibat penyebaran ikan invasif.

Status tersebut dinilai penting karena dapat membuka jalan bagi pemerintah untuk lebih cepat mengalokasikan anggaran, termasuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

Meski demikian, putusan tersebut masih merupakan keputusan tingkat pertama dan berpotensi diajukan banding.

Mengapa Ikan Ini Sulit Diberantas?

Salah satu alasan blackchin tilapia sulit dikendalikan adalah kemampuannya beradaptasi ketika berada di habitat baru.

Sebagai spesies invasif, ikan tersebut dapat berkembang biak dan menyebar di lingkungan yang sebelumnya bukan habitat alaminya. Ketika jumlahnya meningkat, keberadaannya berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta persaingan dengan ikan lokal dalam mendapatkan sumber daya.

Masalah menjadi semakin rumit ketika penyebarannya sudah mencapai banyak wilayah. Semakin luas area yang terdampak, semakin besar pula tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan untuk mengendalikan populasinya.

Dampaknya pun tidak berhenti pada lingkungan. Nelayan dan pembudidaya yang bergantung pada kondisi perairan ikut menghadapi risiko penurunan pendapatan.

Bukan Lagi Sekadar Masalah Ikan

Kasus blackchin tilapia menunjukkan bagaimana kehadiran satu spesies asing dapat berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar.

Di Thailand, ikan nila dagu hitam kini menjadi isu yang bersinggungan dengan lingkungan, ekonomi, dan hukum.

Pemerintah dituntut bergerak cepat sebelum penyebarannya semakin sulit dikendalikan. Di sisi lain, masyarakat yang terdampak juga berharap adanya bantuan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami.

Bagi Thailand, tantangannya bukan sekadar menangkap ikan invasif yang sudah menyebar, tetapi juga mencegah populasinya terus berkembang dan mengganggu kehidupan di perairan lokal.