Pemerintah menyiapkan pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia (URI) di sejumlah wilayah sebagai bagian dari rencana penguatan sistem pendidikan tinggi nasional. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat riset, serta mendukung pengembangan inovasi dan teknologi.
URI merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk pemerintah dengan tujuan menyiapkan sumber daya manusia yang akan berkontribusi di sektor pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembentukan URI ditandai dengan pelantikan Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI di Istana Negara pada Rabu (22/7/2026).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyatakan pembangunan URI tidak dilakukan dengan membangun kampus baru dari awal. Model yang digunakan adalah integrasi dan peningkatan kapasitas sejumlah perguruan tinggi negeri yang telah ada. URI Klaster Jakarta dan URI Klaster Surakarta direncanakan menjadi proyek percontohan pada tahap awal.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas dapat diperluas sekaligus mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah. Pengembangan URI juga dirancang berada di bawah koordinasi strategis bersama Badan Pengelola Investasi Danantara dengan fokus pada pengembangan riset, teknologi digital, dan sains terapan.
Pemerintah menyebut konsep URI mengadopsi sejumlah praktik pendidikan kepemimpinan dari berbagai negara, salah satunya sistem yang diterapkan di Prancis melalui École nationale d’administration (ENA) yang kini menjadi Institut National du Service Public (INSP). Model tersebut dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan calon pemimpin di lingkungan pemerintahan dan sektor publik.
