Jakarta – Ditengah situasi ricuhnya aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025) untuk membahas permasalahan yang belakangan menimbulkan keributan di masyarakat. Dalam pertemuan itu, Prabowo menerima laporan langsung dari para pimpinan partai mengenai situasi di lapangan.
Prabowo membahas mengenai keputusan para pimpinan DPR untuk mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para ketua umum partai juga meminta ketua fraksi masing-masing agar anggota DPR lebih peka terhadap kepentingan rakyat.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,”
Prabowo menjelaskan, para ketua umum partai sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR RI yang dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Bentuk sanksi yang disepakati antara lain pencabutan keanggotaan mereka dari DPR RI per 1 September 2025.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” ujar Presiden Prabowo
Lebih jauh, Prabowo meminta DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan kelompok sipil, agar aspirasi dapat tersalurkan secara damai dan sesuai konstitusi. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.
Prabowo juga mengingatkan aparat penegak hukum agar bersikap adil serta aktif melindungi masyarakat. Ia menutup dengan imbauan kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional melalui semangat gotong royong.
