KABUPATEN BEKASI – Di tengah tuntutan penyusunan kebijakan yang semakin berbasis data, pemerintah mulai mematangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Upaya tersebut diwujudkan melalui High Level Meeting yang mempertemukan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, asosiasi usaha, hingga pelaku industri di Hotel Nuanza, Kabupaten Bekasi, Selasa (21/7).
Pertemuan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi antarlembaga, tetapi juga ruang dialog antara pemerintah dan dunia usaha mengenai kebutuhan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy, Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, serta perwakilan asosiasi dan perusahaan di kawasan industri.
Dalam paparannya, Kepala BPS RI menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan instrumen statistik nasional yang bertujuan memotret struktur dan aktivitas perekonomian Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.
“Sensus Ekonomi ini bukan sensus perpajakan, tetapi untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data masing-masing perusahaan akan tetap dijaga,” ujar Amalia.
Isu kualitas data juga menjadi perhatian Kementerian Perindustrian. Direktur Jenderal KPAII Tri Supondy menilai penguatan sektor industri membutuhkan dukungan data yang lebih terintegrasi sehingga mampu menggambarkan kondisi industri secara lebih utuh.
Menurutnya, sinkronisasi data antarinstansi menjadi salah satu tantangan yang perlu diperkuat agar proses penyusunan kebijakan berjalan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam pelaksanaan sensus. Ia menilai partisipasi pelaku industri akan menentukan kelengkapan data yang nantinya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, termasuk di sektor ketenagakerjaan.
“Saya berharap dunia usaha dapat berpartisipasi karena hasil sensus ini diharapkan memberi manfaat bagi penyusunan kebijakan pembangunan,” katanya.
Selain pemaparan materi, forum juga diisi diskusi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha mengenai tantangan pengumpulan data di lapangan. Berbagai masukan yang disampaikan peserta disebut akan menjadi bagian dari penyempurnaan pelaksanaan SE2026.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Kepala BPS RI, Menteri Ketenagakerjaan, dan Direktur Jenderal KPAII Kementerian Perindustrian. Penandatanganan tersebut menjadi penegasan komitmen antarlembaga untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Redaksi: Moch Andrian Syah
