BRTV – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani buka suara perihal wacana makan siang gratis yang diusulkan oleh capres-cawapres no. 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Kan ini masih di dalam program. Kalau detail nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Program-program yang akan masuk termasuk program makan siang gratis akan dihitung dan perhitungan akan memakan waktu beberapa bulan.
“Nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani Indrawati juga menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) 2025 sebesar 2,45-2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini naik dari tahun 2024 yang dipatok sebesar 2,29 persen.
“Defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari PDB. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari siai defisitnya sehingga dalam situasi global yang suhunya tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan bahwa hal itu sudah termasuk keseluruhan kebutuhan Kementerian Lembaga termasuk program makan siang gratis.
Menteri Keuangan Negara ini melanjutkan, untuk detail Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 masih mempunyai ruang waktu selama sebulan. Sekaligus menunggu hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Untuk detailnya nanti kan kita lihat, masih ada sebulan sekaligus juga untuk menghormati proses Pemilu ya. Bagaimana nanti hasil yang sudah formal tapi pada saat ini semua persiapan tetap dilakukan sehingga nanti pada bulan Maret kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah,” imbuhnya.
Dalam rapat hari ini, Sri Mulyani, membahas postur RAPBN 2025. Ia menyebut pemerintah menghormati proses pemilihan umum yang berjalan.
Rapat terkait program presiden berikutnya akan digelar setelah ada keputusan KPU.
“Bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang ofisial,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR
Redaksi: Anggita Ayu Satiti