Jakarta – Pemerintah melalui kementerian Agama RI menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru agama di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan tegas, disampaikan bahwa mulai tahun 2027 tidak akan ada lagi guru agama baik negeri maupun swastayang menerima gaji di bawah dua juta rupiah per bulan.
“Mulai 2027, nggak ada lagi gaji guru agama negeri ataupun swasta, agama guru agama apa pun itu yang boleh di bawah dua juta rupiah,” ujar wamenag RI Romo Muhammad Syafii dalam sebuah kesempatan resmi.
Ia juga menekankan bahwa jika masih ditemukan guru agama dengan gaji di bawah standar tersebut, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kepala sekolah dan kepala kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.
Pemerintah juga tidak segan-segan mengambil tindakan tegas dengan mengganti kepala kantor Kemenag yang tidak menjalankan kebijakan ini dengan baik.
“Kalau masih ada, yang salah kepala sekolah sama kepala kantor Kemenag. Akan kita ganti kepala kantor Kemenagnya,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan sistemik, seluruh kepala kantor Kemenag diinstruksikan untuk mendata guru agama yang berada di wilayahnya masing-masing. Tujuannya adalah agar semua guru agama dapat terdaftar dan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang merupakan salah satu syarat peningkatan kompetensi dan kesejahteraan.
“Tahun ini masih angkatan kedua,” tambahnya.
Merujuk pada proses pelaksanaan PPG yang masih berlangsung dan akan terus dilanjutkan hingga seluruh guru agama di Indonesia mendapatkan pelatihan yang layak.
Kebijakan ini disambut baik oleh berbagai kalangan sebagai langkah konkret dalam menghargai peran strategis guru agama dalam membentuk karakter generasi bangsa. Pemerintah berharap, dengan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi, para guru agama dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas mulianya.
