BRTV – Rencana pemerintah untuk memperbaiki buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA mendapatkan sorotan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Lembaga pemantau ini memperingatkan agar evaluasi buku pelajaran tidak berujung menjadi proyek pengadaan dan pergantian buku secara besar-besaran yang berpotensi memboroskan anggaran.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai pergantian rezim atau kepemimpinan seharusnya tidak selalu diidentikkan dengan pergantian buku pelajaran. Menurutnya, pola berulang seperti ini berisiko menyerap anggaran pendidikan untuk urusan cetak-mencetak, alih-alih menyelesaikan persoalan mendasar di ruang kelas.
Dukung Evaluasi Materi, Tolak Opsi Cetak Ulang Total
JPPI pada dasarnya menyambut baik langkah evaluasi buku ajar. Ubaid menegaskan, materi pembelajaran memang perlu diperiksa berkala agar relevan dengan ilmu pengetahuan, bersifat inklusif, terbebas dari bias atau kesalahan informasi, serta mampu melatih daya pikir kritis siswa.
Meski demikian, JPPI meminta pemerintah melalukan evaluasi yang komprehensif dan presisi sebelum mengambil keputusan. Tidak semua kekurangan harus diselesaikan dengan mencetak edisi baru.
“Jika persoalan hanya terdapat pada bagian tertentu, pemerintah cukup melakukan revisi parsial tanpa harus mengganti keseluruhan buku. Ini penting untuk mencegah pemborosan anggaran pendidikan,” tegas Ubaid.
Ia juga menambahkan bahwa kualitas pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh buku. Faktor lain seperti kesejahteraan dan kualitas guru, tingkat literasi-numerasi, budaya membaca, hingga fasilitas sekolah tetap menjadi pilar utama yang harus diselesaikan beriringan.
Respons Instruksi Presiden Prabowo Subianto
Rencana pembaruan buku pelajaran ini sebelumnya diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Langkah ini bermula saat Presiden Prabowo Subianto memeriksa langsung fisik beberapa buku pelajaran SD hingga SMA.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah kriteria buku yang kurang memadai, seperti bahan kertas yang mudah rusak serta ukuran cetakan tulisan yang terlalu kecil bagi siswa SD sehingga menyulitkan proses belajar. Atas temuan itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar kondisi fisik dan kelayakan buku segera diperbaiki.
JPPI berharap respons atas instruksi Presiden ini benar-benar difokuskan pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar secara holistik, bukan sekadar pergantian fisik buku semata.
