Kota Bandung, Jawa Barat – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer khusus bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Program ini dirancang sebagai solusi konkret untuk menuntaskan persoalan kenakalan remaja yang semakin marak di wilayah Jawa Barat.
Peningkatan kasus tawuran antar pelajar dan keterlibatan remaja dalam geng motor mendorong pemerintah provinsi untuk mengambil langkah tegas. Anak-anak yang tercatat melakukan pelanggaran akan mengikuti pendidikan militer di bawah pengawasan TNI-Polri selama satu tahun. Selama masa pelatihan, status mereka tetap terdaftar di sekolah asal (SMP/SMA) melalui kelas khusus.
Beberapa daerah, termasuk Kota Bandung, telah menyiapkan barak-barak sebagai tempat pelaksanaan program ini. Selain itu, Pangdam III/Siliwangi juga telah mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk menunjang keberhasilan program.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program wajib militer ini akan dimulai pada Mei 2025. Ia menyatakan bahwa anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal akan dibawa ke program pendidikan militer tersebut. Bahkan, jika orang tua tidak sanggup lagi mendidik anaknya, pemerintah daerah akan mengambil alih melalui program ini.
“Sudah saatnya kita bertindak cepat. Tawuran pelajar dan geng motor tidak bisa lagi hanya dibahas tanpa solusi nyata. Dengan program wajib militer, kami berharap karakter disiplin dan tanggung jawab dapat dibentuk sejak dini,” ujar Dedi Mulyadi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memastikan program ini akan diawasi ketat untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni membentuk karakter anak menjadi lebih baik dan menurunkan tingkat kenakalan remaja.
Dengan langkah tegas ini, Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan program pendidikan militer khusus bagi anak-anak bermasalah. (YWN/MAS)
