Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa wacana penyelenggaraan ibadah haji melalui jalur laut saat ini masih berada pada tahap kajian awal dan belum menjadi agenda pembahasan resmi di internal Kementerian Agama.
Pernyataan ini disampaikan Menag usai menghadiri Rapat Terbatas Menteri di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (10/7/2025) dikutip dari Kemenagri.
“Belum ada pembahasan resmi di internal Kementerian Agama. Namun sudah banyak perusahaan yang pernah datang dan mempresentasikan itu,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Menag menjelaskan bahwa secara historis, Indonesia pernah memberangkatkan jemaah haji melalui jalur laut, seperti menggunakan kapal Belle Abeto dan kapal Gunung Jati. Namun, pada masa itu, perjalanan memakan waktu hingga tiga hingga empat bulan.
“Dulu jalur laut ada kapal Belle Abeto, ada kapal Gunung Jati, tapi saat itu membutuhkan waktu tiga bulan empat bulan. Nah sekarang ini mungkin kapalnya lebih cepat ya. Saudi Arabia kan juga ada jalur lautnya, tapi terutama untuk pelabuhan dekat-dekat situ, misalnya di Mesir,” jelasnya.
Menurut Menag, sejumlah perusahaan swasta telah menawarkan skema pemberangkatan haji melalui jalur laut. Namun, mereka belum memiliki armada sendiri dan hanya mengandalkan kerja sama dengan pihak luar, yang berpotensi menyebabkan tingginya biaya perjalanan.
“Perusahaan-perusahaan yang pernah datang ke kantor dan mempresentasikan itu juga belum punya kapal, hanya mungkin kerja sama dengan pihak luar, jadi mungkin jatuhnya mahal,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa jalur laut saat ini lebih banyak digunakan untuk perjalanan umrah dari negara-negara sekitar Timur Tengah dengan kapal pesiar. Skema ini tidak langsung dari Indonesia, melainkan melibatkan transit dari titik tertentu sebelum naik kapal.
“Kalau jalur umrah, sudah ada sebetulnya, tapi tidak langsung dari Indonesia. Misalnya calon jemaah terbang dari titik tertentu dulu baru naik kapal pesiar ke titik yang cukup dekat dengan tujuan,” tuturnya.
