Tolak-Negosiasi-Papua-Merdeka

JAYAPURA – Senin, (20/02/2023) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat menilai pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menolak dilakukannya negosiasi dengan TPNPB dan aktor di tanah Papua dalam rangka pembebasan sandera pilot warga negara Selandia Baru merupakan pernyataan yang terlalu dini.

Sebelumnya drama penyanderaan Pilot Susi Air, Philips Max Mehrtens, oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memasuki hari ke-13.

Pesawat Susi Air dilaporkan dibakar oleh KKB di Lapangan Udara Paro di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah, pada Selasa (7/2).

Bukan hanya membakar pesawat. KKB juga menyandera pilot dan enam penumpang Susi Air.

Yan Christian Warinusi, Juru Bicara (Jubir) Jaringan Damai Papua (JDP) mengatakan, proses penyelesaian kasus penyanderaan pilot Philips di distrik Paro Nduga perlu dilakukan melalui dialog damai.

“Sebagai Jubir JDP saya menyampaikan bahwa kami JDP senantiasa mengedepankan langkah penyelesaian konflik melalui jalan damai, yaitu dengan memulai dialog atau negosiasi secara informal menuju kepada dialog formal,” ujar Warinusi.

Ia mengatakan, JDP memandang bahwa baik pihak TNI-Polri, Pemerintah Indonesia maupun TPNPB tidak bisa mempertahankan terus menerus prinsip bahwa “kami tidak mau berunding atau berdialog dengan kelompok pemberontakan atau separatis, maupun kami tidak mau berunding atau berdialog dengan pihak kolonial.”

Namun, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, berdasarkan konstitusi dan hukum internasional dan kenyataan faktual bahwa Papua bagian sah dari NKRI. 

“Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil apapun dari NKRI,” ungkap Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan hal itu sekaligus untuk menangggapi video yang beredar di masyarakat, di mana salah satu anggota KKB dalam video itu meminta Indonesia mengakui Papua merdeka.

Anggota KKB dalam video tersebut mengatakan penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens dilakukan karena Indonesia tidak pernah mengakui kemerdekaan Papua.

Mahfud lalu menegaskan bahwa sejauh ini Pemerintah telah menempuh pendekatan persuasif terkait upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Pemerintah, tegasnya, juga terus berupaya mengutamakan keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Baca juga: Anak SD Menangis Kejar Presiden Jokowi Hingga 1 KM untuk Bisa Foto

REDAKSI: Alma Magfira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *