Jakarta — BRTV, Dalam Kongres Biasa PSSI 2025 yang digelar pada Rabu, 4 Juni 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi dilantik sebagai Dewan Kehormatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Pengangkatan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, karena diharapkan dapat mengakhiri isu-isu terkait intervensi pemerintah dalam sepak bola nasional.
Pelantikan Presiden Prabowo sebagai Dewan Kehormatan PSSI merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi dan independensi organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia. Dengan jabatan ini, Prabowo diharapkan dapat memberikan arahan dan dukungan moral tanpa campur tangan langsung dalam operasional sehari-hari PSSI.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik keputusan ini dan menegaskan bahwa kehadiran Prabowo sebagai Dewan Kehormatan justru memperkuat tata kelola dan memperjelas peran pemerintah dalam olahraga.
“Pak Prabowo hadir sebagai simbol dukungan negara untuk kemajuan sepak bola Indonesia, bukan sebagai bentuk intervensi,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers usai kongres.
Prabowo sendiri menyatakan kesiapannya untuk mendukung PSSI dalam mengembangkan sepak bola nasional agar bisa lebih berprestasi di tingkat regional dan internasional.
“Saya akan memberikan dukungan penuh secara moral dan strategis agar sepak bola Indonesia semakin maju dan mampu bersaing,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Pelantikan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran publik mengenai adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam PSSI. Selama ini, isu intervensi kerap menjadi sorotan yang mengganggu stabilitas dan profesionalisme organisasi sepak bola.
Dengan peran sebagai Dewan Kehormatan, Prabowo berposisi sebagai penasihat dan figur inspiratif, yang menjaga marwah PSSI tetap independen sekaligus mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah.
Langkah ini mendapat dukungan luas dari klub-klub sepak bola, pemain, pelatih, serta pengamat olahraga yang optimis bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan lebih cerah dengan sinergi yang sehat antara PSSI dan pemerintah.
