Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menjelaskan strategi deregulasi yang disiapkan pemerintah Indonesia untuk menghadapi dampak tarif impor yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan tarif ini berpotensi mengubah lanskap perekonomian global, dan Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa tarif resiprokal yang dikenakan oleh AS, yang mencapai 32 persen untuk produk Indonesia, dapat memberikan beban berat bagi pengusaha. Oleh karena itu, pemerintah telah merumuskan empat langkah strategis untuk meringankan dampak tersebut. Langkah pertama adalah perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan, yang diharapkan dapat mengurangi beban hingga 2 persen bagi pelaku usaha.
Selanjutnya, penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor juga menjadi fokus utama. Tarif yang sebelumnya ditetapkan sebesar 2,5 persen akan diturunkan menjadi hanya 0,5 persen. Penyesuaian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengurangan beban sebesar 2 persen bagi pengusaha yang terdampak oleh tarif Trump.
Langkah ketiga dalam strategi deregulasi adalah penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk yang berasal dari AS. Tarif yang awalnya berkisar antara 5 hingga 10 persen akan dipangkas menjadi antara 0 hingga 5 persen. Ini berarti bahwa pengusaha akan merasakan pengurangan beban tarif sebesar 5 persen, sehingga total dampak dari tarif Trump dapat berkurang secara signifikan.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap tarif bea keluar untuk komoditas minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Penyesuaian ini diklaim dapat mengurangi beban pengusaha hingga 5 persen. Dengan langkah-langkah ini, total pengurangan beban tarif yang dirasakan oleh pengusaha dapat mencapai sekitar 14 persen.
Dalam menghadapi situasi yang tidak menentu akibat kebijakan tarif Trump, Sri Mulyani menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dan mencari pasar alternatif di luar AS dan China. Ia menyarankan agar Indonesia melihat peluang ekspor ke negara-negara lain yang mungkin tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
Sri Mulyani juga mencatat bahwa deregulasi ini bukan hanya tentang mengurangi tarif, tetapi juga tentang menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Penerapan sistem Coretax diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan pajak dan restitusi, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka.
Menteri Keuangan menekankan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan menarik investasi asing ke Indonesia.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa strategi deregulasi ini telah dibahas secara mendalam sebelum pengumuman tarif oleh Trump. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil merupakan respons cepat terhadap perubahan situasi global yang dinamis.
Akhirnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan beradaptasi sesuai kebutuhan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Langkah-langkah deregulasi ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tetap bersaing di pasar global meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan akibat kebijakan perdagangan internasional.(GIS/MAS)
