Pengelolaan lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus meningkatkan upaya pencegahan karhutla.
Keputusan tersebut disampaikan setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pertemuan itu membahas pengelolaan ekosistem gambut, penanganan kebakaran, hingga pemanfaatan lahan yang sesuai dengan karakteristik kawasan.
Menurut keterangan pemerintah, pembentukan BPGMN diarahkan untuk mengedepankan langkah pencegahan, bukan hanya bertindak setelah kebakaran terjadi.
Mengapa Pemerintah Membentuk BPGMN?
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pembentukan badan baru tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut agar persoalan karhutla tidak terus berulang.
Pemerintah juga ingin menggabungkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan gambut, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, pemetaan hingga pengalaman masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pendekatan pencegahan dinilai penting karena dapat dilakukan lebih awal dibandingkan menunggu kebakaran meluas dan kemudian melakukan penanganan.
BPGMN nantinya dirancang melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memperkuat riset, pemetaan kawasan, sistem deteksi dini, serta identifikasi titik panas.
Pengelolaan Gambut Akan Berbasis Data
Salah satu perhatian dalam pembentukan BPGMN adalah kebutuhan terhadap data dan pemetaan yang lebih terintegrasi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pengelolaan dalam satu kelembagaan diharapkan dapat memudahkan penggunaan data serta informasi terkait kawasan gambut dan berbagai aktivitas pengelolaannya.
Pemetaan juga diperlukan untuk mengetahui karakteristik lahan secara lebih detail. Dengan informasi tersebut, kawasan gambut dapat ditentukan sesuai peruntukannya, termasuk untuk kegiatan budidaya, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya.
Pemerintah juga mendorong agar hasil penelitian dan pengetahuan lokal masyarakat dapat menjadi bagian dari pengelolaan gambut.
Desa Jadi Bagian Penting Pencegahan Karhutla
Selain mengandalkan teknologi dan penelitian, pemerintah juga menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan kebakaran.
Hal ini berkaitan dengan posisi masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan gambut. Ketika muncul indikasi kebakaran, respons dari lingkungan sekitar dapat dilakukan lebih cepat.
Karena itu, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan terus didorong untuk terlibat dalam pencegahan maupun penanganan awal karhutla.
Pendekatan berbasis desa ini menjadi salah satu strategi yang dibahas dalam pertemuan Presiden dengan para akademisi.
Teknologi hingga Pompa Air Ikut Diperkuat
Penanganan karhutla di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri. Kondisi lahan membuat kebakaran dapat membutuhkan penanganan khusus dan respons cepat.
Untuk itu, pemerintah juga membahas pemanfaatan berbagai sarana pendukung, termasuk pompa air, pompa portabel, pengeboran dangkal, hingga teknologi lain yang dapat digunakan untuk menangani kebakaran.
Sebelumnya, pemerintah juga telah meningkatkan operasi darat dan udara untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah.
Tidak Hanya Soal Kebakaran
Pengelolaan gambut yang dirancang pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api.
Dalam diskusi di Istana, aspek pemanfaatan ekonomi kawasan juga menjadi perhatian. Kepala BRIN menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut sehingga pengelolaan gambut juga perlu memperhatikan sumber penghidupan masyarakat.
Sejumlah alternatif komoditas turut dibahas, termasuk sagu untuk jangka panjang, kopi sebagai pilihan jangka menengah, serta tanaman hortikultura untuk kebutuhan yang lebih cepat.
Dengan demikian, pengelolaan gambut diarahkan tidak hanya untuk mengurangi risiko kebakaran, tetapi juga tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
BPGMN Akan Libatkan Ilmuwan dan Masyarakat
Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya pemerintah menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman masyarakat di lapangan.
Presiden Prabowo juga meminta agar riset dan kajian mengenai gambut terus dikembangkan. Pengetahuan mengenai karakteristik lahan, teknologi pencegahan kebakaran, serta praktik baik masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan.
Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat membuat pengelolaan kawasan gambut berjalan lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat pencegahan karhutla sejak dari tingkat desa. Dengan pembentukan BPGMN, perhatian pemerintah terhadap gambut tidak hanya diarahkan pada penanganan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga pada upaya mengenali risiko, menjaga ekosistem, dan membangun sistem pencegahan yang lebih terencana.
